Bimbingan Teknis Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah Kecamatan terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan untuk mempercepat implementasi Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN) di seluruh Kecamatan Kabupaten/Kota se-Bali, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN) pada Jumat, 14 Juni 2019 di Ruang Rapat Cempaka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, Jl. Cok Agung Tresna, Denpasar.

Dengan dihadiri langsung oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sebagai Narasumber dan peserta berjumlah 66 (enam puluh enam) orang dari Bagian Pemerintahan Kota/Kabupaten se-Bali dan seluruh Camat se-Bali.

Hal ini sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan Misi ke 22 yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat memiliki peranan penting dalam tata kelola administrasi dan sistem pemerintahan Indonesia. Peran mereka terbilang krusial dalam membina pengelolaan keuangan dan langsung berhubungan dengan kelurahan maupun kepala desa hingga ke masyarakat.

Dalam acara tersebut, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa kebijakan PATEN Pasca PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelayanan publik di kecamatan ke depannya, semua kewenangan baik sifatnya administrasi maupun non administrasi dapat dilakukan secara terpadu (sepanjang dilimpahkan) dan PATEN sebagai bagian dari pelayanan terpadu (diluar perijinan berusaha). Selain itu disampaikan pula bahwa Pemerintah Pusat rencananya akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk dana kecamatan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBN berdasarkan tugas pada Tahun Anggaran 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *